Menakar Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim (3)

Pengalaman Kota

Hutan pinus.

Kota Bandar Lampung yang terletak di teluk Lampung bagian selatan Pulau Sumatra memiliki luas 169,2 kilometer persegi, dengan
jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Berdasar Laporan Kajian Perkotaan yang diterbitkan CRIC, bersama-sama dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat, Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang buruk dengan nilai 59,89 di tahun 2018.

Di Kota Bandar Lampung, pengelolaan sampah masih menggunakan sistem pembuangan terbuka. Sebagian besar sampah dikirim ke TPA Bakung dengan volume 365 ribu ton pada 2019 lalu. Hasil sebuah penelitian menyimpulkan ada potensi 788,404 meter kubik gas metana pada 2018 dari TPA itu. Gas metana seperti diketahui berkontribusi pada pemanasan global.

Saat ini ada 19 sungai yang melintasi kota Bandar Lampung. Dua di antaranya yaitu sungai Way Kuripan dan Way Kuala menjadi sungai utama area resapan di kota. Sungai Way Kuripan menjadi sumber utama air minum kota ini. Sayangnya, sebagian besar sungai di kota berstatus tercemar sedang.

“Kami ada istilah gerebek sungai. Sungai-sungai yang ada di kota Bandar Lampung biasanya kalau musim hujan meluap. Alhamdulillah sudah berkurang sama sekali. Kota Bandar Lampung letaknya di bawah. Jadi kalau sudah ada kiriman (air hujan) dari kabupaten kota, kadang-kadang kami sudah tidak bisa lagi menahannya,” kata Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana.

Sepanjang tahun 2010 hingga 2019, Bandar Lampung mengalami 28 kali kejadian alam, 23 di antaranya adalah bencana. Sebagian besar adalah bencana banjir, diikuti tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan.

“Kendala kita, apalagi refocusing ini, hampir 50 persen anggaran dari dinas-dinas dialihkan untuk covid 19. Pemeritah pusat harus lebih banyak kucurkan dananya ke kabupaten kota biar kami bisa menangani segala sesuatunya sesuai harapan,” harapnya terkait pendanaan program ketahanan iklim.

Lain lagi Kota Ternate. Ternate adalah kota pulau yang meliputi delapan pulau, yaitu Ternate sebagai pulau utama, Hiri, Moti, Mayau, Tifure. Tiga pulau lainnya yaitu Maka, Mano, dan Gurida tercatat tidak berpenghuni. Ternate sendiri merupakan pulau vulkanik.

Ada gunung api aktif Gamalama yang terletak di tengah kota Ternate. Keberadaan Gunung Gamalama membuat pulau Ternate secara alami rawan bencana. Kota ini juga rawan gempa karena terletak di atas dua lempeng geologi. Walikota Ternate Tauhid Soleman menjelaskan, permukiman sudah merambah ke kaki Gunung Gamalama sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah kota.

“Maluku secara keseluruhan masuk ke dalam ring of fire. Di Ternate masih ada Gunung Gamalama yang setiap saat bisa meletus. Ternate adalah pulau, ada daerah yang berbasis daratan, ada daerah yang berbasis kepulauan. Salah satu yang dihadapi oleh kota-kota pantai di timur adalah sampah perairan, yang mengancam habitat perikanan dan kelautan,” ungkapnya.

Menurutnya, dari 14 program prioritas yang terkait ketahanan iklim ada empat program yang masuk di RPJMD. Pertama, revitalisasi dan penataan ruang yang berkelanjutan. Kedua, industrialisasi pengelolaan sampah secara partisipatif. Ketiga, konservasi sumber daya air. Keempat, literasi dan mitigasi kebencanaan.

“Sejak dilantik 26 April 2021, kita mencanangkan 100 hari kerja. Ada beberapa penguatan terkait sampah, air bersih. Untuk sampah saya lagi edukasi ke masyarakat, yang disebut tersier barangka, yaitu kali mati, ada air ketika hujan. Saya minta kepada dinas lingkungan hidup, camat dan lurah setiap hari datang ke daerah aliran sungai mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah.”

Dia juga mengakui di Ternate ada wilayah di mana warganya masih kesulitan mengakses air bersih. Ini karena kondisi geografis kepulauan yang memiliki kekhasan tanah.

“Ada beberapa daerah belum merdeka terkait air. Pulau itu tidak bisa menyimpan air karena batuannya tidak bisa menyimpan air. Ada air tapi terasa payau. Sudah 12 tahun di Pulau Hiri, belum ada akses air bersih.” (bersambung)